wargaenamdua.com -

Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat Polri adalah lembaga penegak hukum di Indonesia yang bertugas untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

Polri yang juga disebut Korps Bhayangkara ini memiliki fungsi untuk mengatur lalu lintas, melakukan pengamanan dan pengawalan, penegakan hukum, serta memberikan bantuan dalam keadaan darurat. Polri dipimpin oleh seorang Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sumber: https://kepustakaan-ilmukepolisianri.perpusnas.go.id/home/page?slug=sejarah-kepolisian

Kepolisian Republik Indonesia atau Polri didirikan pada tanggal 1 Juli 1946 dengan nama Kepolisian Negara Republik Indonesia (KNRI). Pembentukan KNRI sendiri dilakukan setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sebagai pengganti sistem keamanan kolonial Belanda yang dikenal sebagai "politie". Pada awalnya, KNRI hanya memiliki sekitar 3.500 personel yang bertugas di beberapa daerah di Indonesia.

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.

Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN). Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Kapolri Pertama, Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Soekanto_Tjokrodiatmodjo

Kapolri pertama yang menjabat adalah Komisaris Jendral Polisi R. Soekanto Tjokrodiatmodjo. Ia menjabat sebagai Kapolri dari tanggal 29 September 1945 hingga 14 Desember 1959. Soekanto Tjokrodiatmodjo merupakan perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kemudian dipercayakan untuk memimpin Polri pada awal berdirinya.

Setelah berbagai peristiwa politik dan konflik di Indonesia, KNRI mengalami beberapa perubahan nama dan status. Pada tahun 1948, KNRI berganti nama menjadi Kepolisian Negara (Kepolisian Republik Indonesia) atau Polri. Pada tahun 1960, Polri menjadi bagian dari Departemen Dalam Negeri, dan pada tahun 2000, Polri dipisahkan dari Departemen Dalam Negeri dan dijadikan lembaga yang mandiri dengan status sebagai Lembaga Negara.

Selama sejarahnya, Polri telah mengalami berbagai perubahan dan pengembangan, termasuk dalam hal organisasi, tugas, dan kewenangan. Polri telah memainkan peran yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia, serta memberikan layanan dan perlindungan kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab.